Isu Utang Negara Memebengkak, Sri Mulyani : Itu Provokasi !



Terkait maraknya informasi yang beredar di masyarakat tentang utang negara yang membahayakan perekonomian, dijawab Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Menurut Sri, kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih baik, terutama setelah dilakukan penyehatan APBN pada 2016. Ia menyebut ada usaha memprovokasi yang menakut-nakuti masyarakat dengan melihat utang hanya berdasarkan angka. Orang-orang tersebut sengaja ingin membuat masyarakat dan negara menjadi tidak percaya diri.

Sri Mulyani mengatakan, dalam mengantisipasi dampak kebijakan bank sentral AS, Kemenkeu bersama Kementerian Koordinator Perekonomian dan Bank Indonesia terus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

"Momentum pertumbuhan ekonomi dengan terus fokus pada pertumbuhan investasi dan peningkatan ekspor juga harus tetap dijaga," tegasnya.

Menurut Menkeu, aturannya untuk utang tidak boleh lebih 60 persen dari PDB negara. Bila dibandingkan dengan negara lain seperti AS dan Jepang, rasio utang Indonesia masih lebih rendah.

Sri Mulyani pun menegaskan, dalam pengelolaan utang dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan amanat undang-undang. "Kita juga melihat kesehatan keuangan negara seperti apa. Kita sangat transparan dalam hal anggaran," kata dia dalam Diskusi Nasional #8 Indonesia Maju di Yogyakarta, Minggu, 11 Maret 2018.


Dijelaskannya, mengelola keuangan negara tentu mulai dari prinsip-prinsipnya. Apakah baik, hati-hati, ugal-ugalan atau sembrono. Ibaratnya, seperti kesehatan manusia, kesehatan keuangan negara juga sama. "Sesuai dengan Undang-undang, harus menjadi instrumen untuk kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun utang itu, imbuh Sri Mulyani bukanlah tujuan, tetapi instrumen. Oleh karena itu, kalau dikatakan meningkat, secara nominal memang mendekati Rp 4.000 triliun. Namun Indonesia belum akan runtuh dengan angka tersebut.

"Sebetulnya kalau kita membandingkan secara nominal, negara yang paling banyak utang, Jepang per kapita atau juga Amerika yang disebut negara adigdaya," ucapnya.

Apakah Indonesia akan menuju ke sana, menurutnya hal tersebut tidak akan mungkin. Karena Undang-undang sudah jelas, tidak boleh utang lebih dari 60 persen produk domestik bruto. Saat ini menurutnya utang Indonesia tak lebih dari 30 persen.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan, angka kemiskinan saat ini berada di titik terendah, yaitu 10,12 persen. Pembangunan infrastruktur juga telah berjalan di era pemerintahan Joko Widodo. Bahkan pertumbuhan ekonomi APBN mencapai 7 persen. Namun memang masih perlu ada dorongan beberapa instrumen lainnya agar tujuan negara tercapai.

"APBN kita gunakan untuk instrumen mendorong ekonomi, tapi tidak boleh sendirian, karena kalau jebol tujuannya tidak tercapai," ucapnya.

Subscribe to receive free email updates:

Disarankan Untuk Anda: